Dr. M. Adhyatma, Dr. Andy A. Louhenapessy

www.berimbang43.com  Label: Pengendalian

Sambunga dari episode terdahulu. 

5. Dr M. Adhyatma: 1970 - 1974
(Sebelum meninggal dunia, jabatan terakhir adalah Menteri Kesehatan RI pada Kabinet Pembangunan)

Selama periode Dr. Adhyadma, Program Pengendalian Kusta Nasional berada di bawah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kesehatan. Kemudian ia dikenal sebagai Direktorat  Jenderal Pencegahan Dan Pemberantasan Dan Pembasmian Penyakit Menular (P4M / Krida Nirmala).

Di bawah Pemerintah baru Presiden Soeharto pembangunan di Indonesia secara sistematis dirancang dalam rencana 5 tahun. Rencana 5 tahun pertama tetap dari tahun 1970 sampai 1974. Pengendalian Kusta dimasukkan dalam Rencana 5-tahun pertama ini. Pada saat itu (1970) jumlah total kasus kusta yang terdaftar adalah 53.274 di Indonesia, dengan prevalensi (PR) dari 4,4 per 10.000 penduduk. Pada akhir periode Dr Adhyatma pada tahun 1974, dilaporkan bahwa ada 93.395 kasus kusta dengan PR 7,4 per 10.000 penduduk.

6. Dr Andy A. Louhenapessy: 1974-1985 
(Jabatan terakhir adalah konsultan kusta WHO South East Asia Region di New Delhi India).

Kantor Pengendalian Kusta berubah nama menjadi Sub-direktorat Kusta di bawah struktur organisasi Direktorat P4M.

Metode pemberantasan untuk kusta menjadi lebih jelas. Pengobatan dengan mono terapi DDS terus. Pada periode pengobatan dini, khasiat DDS cukup baik. Terapi mono DDS terbukti sangat baik di Bali di bawah bimbingan Dr Ichsan dan banyak orang ditemukan dan disembuhkan. Kelemahannya adalah bahaya orang mulai bosan minum obat seumur hidup ini. Akibatnya, ketika obat tidak diambil secara teratur dan dengan dosis kecil, resistensi terhadap DDS akan terjadi. Pada tahun 1981 Komite Ahli WHO merekomendasikan pengobatan kusta menggunakan kombinasi dari Rifampicin, Lamprene dan DDS (Multidrug Therapy - MDT).

Indonesia mengadopsi penggunaan obat gabungan ini pada tahun 1982 pertama dalam skala kecil karena tidak semua Purkesmas memiliki dokter - yang diperlukan untuk pengawasan saat Rifampisin digunakan. Dalam pengobatan MDT Indonesia selalu memenuhi rekomendasi WHO. Rifampisin dan DDS diberikan untuk PB kusta selama 6  bulan dan untuk jenis MB kombinasi rifampisin, Lamprene dan DDS selama dua tahun.

Sejak kemerdekaan Indonesia, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam Kongre Kusta International seperti Havana (1948), Madrid (1953), Roma (1953), Tokyo (1963), London (1938), Bergen (1973), Kuala Lumpur (1982) , dan New Delhi (1984). Suatu rekomendasi dari kongres mempengaruhi metode  pengendalian kusta di Indonesia.

Kegiatan utama Pemberantasan Kusta ialah penemuan kasus, pengobatan dan pengawasan kasus (case holding), rehabilitasi, pendidikan kesehatan, pelatihan pekerja kusta, pencatatan dan pelaporan.  

Organisasi pengendalian kusta dengan di pusat tingkat, provinsi, kabupaten dan Puskesmas sekarang menjadi lebih jelas. Dokter dilatih di provinsi disebut Dokter Kusta Provinsi, Paramedis terlatih dalam kusta dan terlibat pengendalian kusta di tingkat provinsi disebut Wasor kusta Provinsi sedangkan di tingkat kabupaten mereka disebut Wasor kusta Kabupaten. Petugas Kesehatan melakukan kegiatan pengendalian kusta di Puskesmas disebut Juru Kusta.

Pelatihan bagi pekerja kusta ditingkatkan. Dengan bantuan dari Denish Save the Children Organization (DSCO) Pusat Pelatihan Nasional untuk Kusta didirikan di Ujung Pandang pada tahun 1975. Indonesia menetapkan kebijakan pengendalian kusta sebagai berikut: · kegiatan pengendalian kusta yang terintegrasi dalam layanan kesehatan umum · Kemoterapi disediakan gratis · Regiman terapi mengikuti rekomendasi WHO · Orang yang terkena kusta tidak harus diisolasi.
Pada tahun 1975 jumlah dilaporkan penderita kusta adalah 99.450, dengan Prevalence Rate (PR) dari 7,5 per 10.000 penduduk. Pada akhir masa Dr Andy pada tahun 1985 jumlah kasus adalah 125.300 dengan PR 8,2 per 10.000 penduduk.

Bersambung......

Tulisan Lengkap, klik ini:

KUSTA DI INDONESIA